FEBRIANNE, MARIA and Badriyah, Siti Malikhatun and Prananda, Rahandy Rizki (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM KASUS GAGAL BAYAR. _100 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARIA FEBRIANNE_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB)
	Text MARIA FEBRIANNE_ABSTRAK.pdf Download (176kB)
	Text MARIA FEBRIANNE_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text MARIA FEBRIANNE_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text MARIA FEBRIANNE_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text MARIA FEBRIANNE_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text MARIA FEBRIANNE_DAFPUS.pdf Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap hubungan hukum antara lender dengan penyelenggara Peer to Peer Lending atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap pemberi pinjaman, serta mengkaji pertanggungjawaban penyelenggara Peer to Peer Lending terhadap kerugian yang dialami lender akibat kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan spesifikasi deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma kontraktual dan prinsip hukum perdata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara lender dan penyelenggara bersifat tripartit dengan kontrak adhesi elektronik yang secara sistematis membebankan risiko secara tidak proporsional kepada lender. Penyelenggara dapat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi empat unsur kumulatif perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas melalui kegagalan due diligence, penyalahgunaan rekening escrow, pelanggaran keamanan data pribadi, dan misrepresentasi informasi. Skema fault based liability berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kurang menguntungkan lender karena beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang justru tidak memiliki akses atas data dan sistem platform. Oleh karena itu, pertanggungjawaban lebih ditekankan pada regulasi sektoral yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang menerapkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang menerapkan prinsip strict liability, di mana beban tanggung jawab langsung disematkan pada platform sebagai bagian dari risiko bisnis.
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum, Lender, Strict Liability.

Actions (login required)

View Item