MEGANTARA, KEVIN DION and Sri Hardjanto, Untung and Indarja, Indarja (2021) PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI OLEH KOMNAS HAMBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. - 055 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia melalui Pasal 28A-28J.Dengan itu maka timbul kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara yang berwenang dalam melaksanakan kewajiban negara tersebut. Melalui undang-undang tersebut pula, Komnas HAM diberikan mandat menjalankan berbagai fungsi, salah satunya mediasi.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama.Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilengkapi wawancara.Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.Metode penyajian data dalam bentuk uraian naratif.
Kasus yang ditangani melalui mekanisme mediasi HAM pada tahun 2017-2020 jumlahnya fluktuatif.Isu sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa penggusuran menjadi yang paling banyak ditangani. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi mediasi antara lain kehadiran para pihak yang bukan merupakan decision maker sehingga menghambat pelaksanaan mediasi, kapasitas SDM yang kurang mendukung dari segi kuantitas, serta pelaksanaan monitoring pasca-mediasi yang belum memiliki standar baku.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia masih memiliki keterbatasan kapasitas wewenang dan sumber daya sehingga jumlah kasus yang ditangani pun juga terbatas.Saran yang diberikan untuk permasalahan tersebut adalah, memperkuat fungsi mediasi dengan memberikan kewenangan daya paksa kepada Komnas HAM,meningkatkan kapasitas SDM baik dari kuantitas dan kualitas untuk menunjang pelaksanaan fungsi mediasi oleh Komnas HAM, serta merumuskan standar baku/mekanisme untuk penyelenggaraan monitoring pada tahap Pasca-Mediasi.

Kata kunci: Mediasi, Hak Asasi Manusia, Komnas HAM.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	05 Apr 2022 05:24
Last Modified:	05 Apr 2022 05:24
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5682

Actions (login required)

View Item