PUTRI, MELATI ALYA and Rahmanda, Bagus and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TRANSFER DATA PRIBADI NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SAAT TERJADI KEBOCORAN DATA. _124 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MELATI ALYA PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text MELATI ALYA PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text MELATI ALYA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text MELATI ALYA PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text MELATI ALYA PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text MELATI ALYA PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text MELATI ALYA PUTRI_DAFPUS.pdf Download (204kB)

Abstract

Maraknya kebocoran data pribadi, terutama pada sektor perbankan, menunjukan urgensi perlindungan hukum atas mekanisme transfer data pribadi, dalam hal transfer data dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko saat terjadi kebocoran data. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan transfer data pribadi bagi yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank atas transfer data yang dilakukan dalam keadaan kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan preskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi transfer data pribadi di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum mengatur secara teknis mekanisme transfer data dari hulu ke hilir sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut sementara diakomodasi melalui perjanjian kerjasama antar pihak tanpa acuan klausul baku yang pasti. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi nasabah bank, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui penerapan prinsip perbankan dan standar ISO 27001:2022. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi pidana dan tanggung jawab perdata atas wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan regulasi perlindungan data pribadi agar lebih komprehensif dan pengesahan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 guna memberi kepastian hukum secara jangka panjang.
Kata kunci: transfer data pribadi, perlindungan hukum, nasabah bank, dan kebocoran data

Actions (login required)

View Item