MAHARANI, MAHASYA and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2026) POWER PURCHASE AGREEMENT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENDUKUNG INVESTASI LANGSUNG PADA SEKTOR KETENAGALISTRIKAN BERBASIS ENERGI TERBARUKAN. _115 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAHASYA MAHARANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text MAHASYA MAHARANI_ABSTRAK.pdf Download (205kB)
	Text MAHASYA MAHARANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text MAHASYA MAHARANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text MAHASYA MAHARANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text MAHASYA MAHARANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text MAHASYA MAHARANI_DAFPUS.pdf Download (170kB)

Abstract

Transisi energi mendorong percepatan pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi terbarukan dengan dukungan iklim investasi yang menjamin kepastian hukum serta bankability proyek. Dalam sektor ketenagalistrikan, Power Purchase Agreement memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer dalam transaksi jual beli tenaga listrik. Penelitian ini membahas tentang pengaturan mengenai usaha pembangkitan tenaga listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia serta implementasi pengaturan Power Purchase Agreement dalam mendukung investasi langsung pada sektor ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan serta didukung dengan data hasil wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai usaha pembangkitan tenaga listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia mendukung transisi energi melalui kerangka regulasi dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur transmisi dan ketergantungan pada PT PLN (Persero) sebagai single offtaker. Pengaturan Power Purchase Agreement dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan merupakan upaya pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan dengan memberikan dasar normatif terhadap aspek teknis dan komersial.
Kata Kunci: Investasi, Energi Terbarukan, Power Purchase Agreement

Actions (login required)

View Item