FOEH, CARMEL BETARESH APRILIA and Cahyaningtyas, Irma and Utama, Kartika Widya (2026) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. _052 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_ABSTRAK.pdf Download (192kB)
	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text CARMEL BETARESH APRILIA FOEH_DAFPUS.pdf Download (431kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melindungi hak anak melalui berbagai regulasi, namun meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan masih lemahnya perlindungan dan pemulihan korban. Salah satu bentuk pemulihan ialah restitusi sebagai ganti rugi dari pelaku, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmoni peraturan, tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi, serta belum optimalnya mekanisme kompensasi negara, sehingga diperlukan kajian mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dan kelemahan pengaturannya.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya telah memperoleh pengakuan dan landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Saksi dan Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHAP, serta Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Meskipun demikian, implementasi restitusi dalam praktik masih menemui berbagai kendala, seperti kesulitan dalam membuktikan kerugian immateriil berupa trauma psikologis, minimnya pemahaman korban dan keluarga terhadap hak restitusi, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum adanya parameter yang tepat dalam menentukan besaran kerugian, serta kondisi ekonomi pelaku yang sering memengaruhi penetapan jumlah restitusi. Selain itu, terdapat sejumlah kelemahan dalam pengaturannya, antara lain disharmoni antar peraturan, ketidakjelasan mengenai cakupan kerugian yang dapat diajukan, tidak adanya sanksi tegas bagi aparat yang lalai memberikan informasi terkait hak restitusi, serta belum memadainya mekanisme kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran restitusi, sehingga pemulihan hak anak korban belum terlaksana secara optimal.
Kata kunci: Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item