Arifiannisa, Khansa Rafina and Astuti, A.M. Endah Sri and Sularto, RB. Sularto (2026) RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN TERBAIK BAGI ANAK DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI GORONTALO. _019 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Khansa Rafina Arifiannisa_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_ABSTRAK.pdf Download (199kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_DAFPUS.pdf Download (238kB)
	Text Khansa Rafina Arifiannisa_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang bagi korban. Di tengah keterbatasan pendekatan retributif dalam memulihkan hak-hak korban secara substantif, Restorative justice hadir sebagai alternatif yang menempatkan pemulihan korban sebagai orientasi utama penyelesaian perkara.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendekatan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Gorontalo serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris bersifat deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda Gorontalo dan tokoh masyarakat adat setempat, yang didukung data sekunder berupa kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Restorative justice di Polda Gorontalo dilaksanakan melalui mekanisme diskresi penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dengan melibatkan mediasi yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dari unsur keluarga, tokoh agama, dan tokoh adat. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengaman yudisial yang memastikan penyelesaian perkara benar-benar berpijak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Adapun hambatan yang ditemukan mencakup dimensi normatif berupa ketidakselarasan regulasi, hambatan struktural-kelembagaan, hambatan kultural akibat kuatnya tekanan norma adat Gorontalo, serta hambatan psikologis berupa risiko trauma ulang pada korban.
Kata Kunci: Restorative justice, Tindak Pidana Persetubuhan, Perlindungan Anak, Anak Korban Kesusilaan, Kepentingan Terbaik Anak

Actions (login required)

View Item