NUHA, KHAYARA RAMEYZA and Juliani, Henny and Ispriyarso, Budi (2026) EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PEJABAT PUBLIK MELALUI PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan MA Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024). _055 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text KHAYARA RAMEYZA NUHA_DAFPUS.pdf Download (171kB)

Abstract

Pengelolaan keuangan negara menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, pelanggaran administratif oleh pejabat publik kerap langsung ditarik ke ranah pidana tanpa optimalisasi mekanisme administrasi terlebih dahulu, sehingga menimbulkan problem ketidakseimbangan penegakan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas akuntabilitas sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi pejabat publik serta menilai efektivitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan kerugian keuangan negara melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran hukum untuk mengidentifikasi penerapan asas akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi pejabat publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas akuntabilitas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024 belum berjalan secara optimal. Mekanisme pengawasan internal, verifikasi administratif, serta sistem deteksi dini belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, sehingga penanganan kasus cenderung lebih menitikberatkan pada pendekatan pidana dibandingkan penyelesaian administratif. Selain itu, pertanggungjawaban administrasi yang bersifat preventif dan korektif terhadap pejabat publik belum efektif akibat lemahnya pengawasan serta belum konsistennya penerapan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, konsistensi penegakan sanksi administratif, serta implementasi asas akuntabilitas secara substantif dalam tata kelola keuangan negara.
Kata Kunci: akuntabilitas; pertanggungjawaban administrasi; penyalahgunaan wewenang; kerugian keuangan negara.

Actions (login required)

View Item