Indriyani, Lutfi Triana and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2026) Tinjauan Tentang Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. _051 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_ABSTRAK.pdf Download (153kB)
	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text LUTFI TRIANA INDRIYANI_DAFPUS.pdf Download (399kB)

Abstract

Tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menimbulkan beban yang cukup besar bagi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya yaitu melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara musyawarah yang diakui oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme mediasi penal serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi keputusan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme mediasi penal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mediasi penal telah mencerminkan upaya penyelesaian perkara yang lebih humanis dan tertuju pada kesempatan dan pemulihan antara pelaku dan korban. Namun, dalam penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek substansi hukum yakni terdapat kedisharmonisasian antara peraturan dalam pelaksanaan mediasi penal di berbagai lembaga penegak hukum, aspek struktur hukum yang belum sepenuhnya mendukung, maupun aspek budaya hukum aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma retributive justice.
Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan pemahaman mengenai konsep mediasi penal bagi aparat penegak hukum guna mendorong optimalisasi penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara.
Kata Kunci : Mediasi Penal, Alternatif Penyelesaian, Perkara Pidana.

Actions (login required)

View Item