OKTAVIANI, KHOFIFAH TRI and Priyono, Ery Agus and Ananingsih, Sri Wahyu (2026) IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN ANTARA NELAYAN DENGAN PEMILIK KAPAL DI DESA BENDAR KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI. _106 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_ABSRAK.pdf Download (116kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_DAFPUS.pdf Download (208kB)
	Text KHOFIFAH TRI OKTAVIANI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi perikanan yang besar menjadikan sektor ini tumpuan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Praktik bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di desa tersebut hingga kini masih dilaksanakan secara lisan, didasarkan pada kepercayaan dan adat istiadat turun-temurun.
Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tidak tertulis pada sistem bagi hasil usaha perikanan serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Kajian pustaka mencakup asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), teori perjanjian bagi hasil, dan UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap tiga pemilik kapal, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal asas kebebasan berkontrak terpenuhi, namun secara substantif belum mencerminkan keadilan akibat ketimpangan posisi tawar. Ketiadaan perjanjian tertulis melemahkan pembuktian dan perlindungan hak nelayan, sementara penyelesaian sengketa bertumpu pada musyawarah yang efektif secara sosial namun belum memberikan kepastian hukum yang memadai.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa formalisasi perjanjian bagi hasil secara tertulis mutlak diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Tidak Tertulis, Bagi Hasil Perikanan, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item