Lebaying, Damar Keina (2026) IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI DESA TELUK BAKUNG, KECAMATAN AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Masters thesis, Fakultas Ilmu Budaya.

	Text SA656 Damar 13040219130040 OK_1.pdf Download (2MB)
	Text SA656 Damar 13040219130040 OK_2.pdf Download (1MB)
	Text SA656 Damar 13040219130040 OK_3.pdf Download (1MB)
	Text SA656 Damar 13040219130040 OK_4.pdf Download (2MB)
	Text SA656 Damar 13040219130040 OK.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang
bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat atas pengelolaan kawasan
hutan. Namun, keberhasilan implementasinya tidak dapat dilepaskan dari kondisi
masyarakat desa yang masih tertinggal dalam memenuhi kesejahteraannya,
sebagaimana yang diidentifikasi oleh Robert Chambers melalui konsep perangkap
kemiskinan. Penelitaian ini bertujuan untuk menganalisis impelentasi program
perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung dengan mengguankan kerangka teori
tersebut sebagai alat analisis utama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
studi literatur, menggunakan dokumen-dokumen hasil kerja perhutanan sosial yang
dimiliki oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Teluk bakung, Kesatuan
Pengelola Hutan (KPH), dan lembaga pendamping SAMPAN Kalimantan. Hasil
penelitian menujukkan bahwa ketiga program perhutanan sosial, yakni kelola
lembaga, kelola kawasan, dan kelola usaha, secara bersama-sama berhasil memutus
sejumlah mata rantai perangkap kemiskinan yang dialami masyarakat desa.
Program kelola usaha khususnya telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakat, melatih dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam
mengelola perhutanan sosial dengan lebih akuntabel, sementara pengelolaan Hutan
Desa Teluk Bakung menghasilkan manfaat berupa sumber daya alam yang terjaga,
berkembang dan lestari untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam dan
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelola usaha membuka
kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya alam hutan bukan kayu
untuk diolah dan dijadikan sumber pendapatan baru yang inovatif sebagai hasil
hutan olahan bukan kayu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pola kerjasama
multiusaha yang melibatkan pemerintah, pendamping lapangan, dan sektor swasta
secara sinergis dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan
perhutanan sosial yang didukung oleh kemitraan lintas sektor mampu menjadi
instrumen transformatif dalam mengatasi kemiskinan masyarakat desa hutan secara
berkelanjutan.
Kata kunci: perhutanan sosial, hutan desa, perangkap kemiskinan, kelola lembaga,
kelola kawasan, kelola usaha, Desa Teluk Bakung, kemitraan multiusaha.

Actions (login required)

View Item