HANDOKO, TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN and Prananingtyas, Paramita and Ardani, Mira Novana (2026) Analisa Yuridis Perjanjian Pengangkutan Antara Freight Forwarder dan Eksportir Untuk Mengurangi Sengketa Pengiriman Barang Ekspor. _130 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_ABSTRAK.pdf Download (163kB)
	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text TJOA, YOSUA DAVID CHRISTIAN HANDOKO_DAFPUS.pdf Download (193kB)

Abstract

Perjanjian pengangkutan antara freight forwarder dan eksportir berperan strategis dalam logistik ekspor Indonesia namun masih ditemukan permasalahan berupa klausul eksonerasi sepihak yang bertentangan asas itikad baik serta ketidakjelasan tanggung jawab antara pengangkut kontraktual dengan actual carrier dan perbedaan penafsiran kepabeanan antara freight forwarder dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan eksportir.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kontraktual freight forwarder serta mekanisme penyelesaian masalah hukum antara freight forwarder dengan eksportir pengangkut dan regulator di kawasan pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan kerangka regulasi freight forwarding melalui KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 telah memadai secara normatif namun masih menghadapi empat permasalahan struktural dalam implementasinya. Mekanisme penyelesaian sengketa bertahap dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan model yang paling ideal dan efisien. Diperlukan standarisasi klausul minimum yang wajib dalam perjanjian freight forwarding serta pembaruan regulasi teknis logistik digital. Kepastian hukum perjanjian pengangkutan ini perlu diwujudkan melalui sinergi pelaku industri, asosiasi, dan pembuat regulasi.
Kata Kunci: Freight Forwarder, Perjanjian Pengangkutan, Sengketa Ekspor

Actions (login required)

View Item