DEWI, RISWULAN and Sularto, RB. Sularto and Astuti, A.M. Endah Sri (2026) Pertanggungjawaban Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Sorong Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Son). _018 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RISWULAN DEWI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	Text RISWULAN DEWI_ABSTRAK.pdf Download (157kB)
	Text RISWULAN DEWI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text RISWULAN DEWI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text RISWULAN DEWI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text RISWULAN DEWI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text RISWULAN DEWI_DAFPUS.pdf Download (151kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang menargetkan anak sebagai korban untuk dieksploitasi secara seksual, menjadi ancaman struktural terhadap ketertiban dan keamanan nasional di Indonesia maupun internasional. Hal ini dikarenakan TPPO dalam perwujudan eksploitasi seksual sangatlah merendahkan martabat manusia serta melanggar hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan tingginya angka korban anak di mana pelaku sering memanfaatkan kerentanan melalui tipu daya, pemaksaan, atau penempatan di lokasi prostitusi.
Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Son. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan pengadilan terkait, serta lainnya. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi unsur TPPO melalui perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban anak via media sosial dan penempatan di lokasi prostitusi, dibuktikan dengan alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaku terbukti memenuhi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta faktor meringankan seperti pengakuan bersalah, meski ada keadaan memberatkan seperti melibatkan anak. Akan tetapi, implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut masih menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya pengawasan eksekusi restitusi yang sering kali hanya sebatas deklaratif, serta perlunya penguatan paradigma victim-oriented justice untuk memastikan pemulihan holistik bagi korban anak.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi seksual Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Victim-Oriented Justice

Actions (login required)

View Item