PARDITHIO, PANDU HADYAN and Herawati, Ratna and Ristyawati, Aprista (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM REKAYASA CITRA DIRI PADA KAMPANYE PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. _050 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_ABSTRAK.pdf Download (197kB)
	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text PANDU HADYAN PARDITHIO_DAFPUS.pdf Download (116kB)

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam era digital telah mengubah pola kampanye pemilihan umum melalui penggunaan teknologi berbasis data untuk membentuk citra diri kandidat. Pemanfaatan AI, termasuk dalam bentuk deepfake dan konten digital generatif, menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi menghasilkan informasi yang tidak autentik dan menyesatkan pemilih, sehingga mengancam asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, penggunaan AI dalam kampanye pemilu juga berdampak pada integritas dan transparansi proses demokrasi di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan AI dalam pembentukan citra diri kandidat dengan asas jujur dan adil serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap integritas dan transparansi pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam kampanye pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari kebenaran informasi, namun menjadi bertentangan dengan asas jujur dan adil apabila digunakan untuk merekayasa citra diri kandidat melalui manipulasi informasi. Penggunaan tersebut berdampak pada penurunan integritas dan transparansi pemilu serta menimbulkan kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur secara tegas penggunaan AI dalam kampanye pemilu, termasuk aspek transparansi, batasan penggunaan, dan mekanisme pengawasan, guna menjamin kepastian hukum serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Kata kunci: Artificial Intelligence, kampanye pemilu, asas jujur dan adil, citra diri kandidat, hukum pemilu.

Actions (login required)

View Item