DARMAWAN, HERLANGGA SATRIO and Sularto, RB. Sularto and Astuti, A.M. Endah Sri (2026) PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 365 PK/ Pid.Sus/ 2022). _020 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_ABSTRAK.pdf Download (90kB)
	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text HERLANGGA SATRIO DARMAWAN_DAFPUS.pdf Download (166kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui korporasi tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai pemidanaan pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan kerugian korban, khususnya apabila barang bukti yang disita berasal dari dana korban.
Penelitian ini membahas pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan studi terhadap Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan tersebut dan apa pertimbangan hakim dalam mengembalikan barang bukti kepada korban.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan.
Metode analisis data dilakukan melalui analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana dalam Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 tidak hanya bersifat represif melalui penjatuhan pidana penjara dan denda, tetapi juga bersifat korektif dan restoratif melalui perubahan status barang bukti yang sebelumnya dirampas untuk negara menjadi dikembalikan kepada korban. Mahkamah Agung menilai bahwa negara tidak mengalami kerugian langsung, sedangkan barang bukti tersebut berasal dari dana calon jemaah umrah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, yaitu para korban.
Kata Kunci: Barang Bukti, Korban, Tindak Pidana Pencucian Uang, Korporasi, Putusan Peninjauan Kembali.

Actions (login required)

View Item