NABILA, AMANDA and Prasetyo, Mujiono Hafidh and Iskadrenda, Gaza Carumna (2026) PENGESAMPINGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DENGAN ALASAN KOHABITASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERWUJUDAN KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1956/Pid.Sus/2024/PN. Sby). _021 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AMANDA NABILA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text AMANDA NABILA_ABSTRAK.pdf Download (274kB)
	Text AMANDA NABILA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text AMANDA NABILA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text AMANDA NABILA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (784kB)
	Text AMANDA NABILA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text AMANDA NABILA_DAFPUS.pdf Download (270kB)
	Text AMANDA NABILA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengesampingan penerapan restorative justice dengan alasan kohabitasi dalam kasus penelantaran anak dan implikasinya terhadap perwujudan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1956/Pid.Sus/2024/PN.Sby menunjukkan usulan RJ dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya ditolak oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alasan tingkat ketercelaan tinggi karena pelaku hidup dalam kohabitasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan kohabitasi sebagai alasan penolakan tidak memiliki dasar hukum karena Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak menyebutkan parameter objektif dalam menilai tingkat ketercelaan. Penolakan ini bertentangan dengan prinsip legalitas, non-diskriminasi (Pasal 26 ICCPR), serta proporsionalitas pidana. Pengesampingan menimbulkan implikasi serius, dalam hal ini pelanggaran keadilan prosedural (objektivitas, transparansi, konsistensi, akuntabilitas), keadilan substantif (pengabaian faktor meringankan dan kepentingan terbaik anak), serta hak asasi manusia pelaku dan anak. Penelitian merekomendasikan revisi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan menambahkan prinsip non diskriminasi eksplisit, pengembangan kriteria objektif, penguatan koordinasi, dan pelatihan komprehensif bagi penegak hukum.
Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kohabitasi, Diskriminasi

Actions (login required)

View Item