PRATAMA, FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI and Prananingtyas, Paramita and Sutrisno, Putri Ayu (2026) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP JANGKA WAKTU PENGALIHAN ASET PERUSAHAAN DALAM INVENTARISASI ASET BOEDEL PAILIT. _122 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (828kB)
	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_ABSTRAK.pdf Download (241kB)
	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text FRANSISCUS XAVERIUS BAYU AJI PRATAMA_DAFPUS.pdf Download (213kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemegang saham minoritas dalam melakukan tindakan pengalihan aset perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan kewenangan pemegang saham minoritas dalam pengalihan aset serta kendala dan masalah terkait jangka waktu pengalihan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Tindakan pengalihan aset yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah oleh pemegang saham minoritas berpotensi merugikan kreditur dan mengurangi nilai boedel pailit.
Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan analisis hukum serta menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan aset perseroan secara langsung karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 98 UUPT, sehingga tindakan yang berada di luar batas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ultra vires. Ketentuan Pasal 42 UUK-PKPU yang membatasi jangka waktu gugatan actio pauliana dalam rentang 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit menciptakan celah hukum yang menghambat kurator untuk memulihkan nilai boedel pailit. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi regulasi antara UUPT dan UUK-PKPU serta penguatan mekanisme RUPS guna melindungi kepentingan seluruh pihak dalam proses kepailitan.
Kata kunci : Pemegang Saham Minoritas, Pengalihan Aset, Boedel Pailit.

Actions (login required)

View Item