ZAHRA, REVALINE LOVELYNA AZ and Santoso, Budi and Irawati, Irawati (2026) URGENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA SEMARANG (STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KANTOR JAWA TENGAH). _147 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_ABSTRAK.pdf Download (102kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_DAFPUS.pdf Download (181kB)
	Text REVALINE LOVELYNA AZ ZAHRA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)

Abstract

Meningkatnya pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di era digital menuntut adanya aparat penegak hukum yang kompeten dan khusus. Kekayaan intelektual kini telah bertransformasi menjadi aset ekonomi strategis yang menentukan keunggulan kompetitif suatu negara, sehingga efektivitas perlindungannya di tingkat wilayah menjadi sangat krusial bagi keberlanjutan investasi dan iklim usaha.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI dalam penyidikan pelanggaran di Kota Semarang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan urgensi PPNS KI bersifat multi dimensional karena merupakan satu-satunya aparat wilayah yang mengawinkan kewenangan hukum dengan keahlian teknis KI. Namun, penegakan hukum bisnis ini terhambat oleh enam dimensi kendala: keterbatasan kuantitas-kualitas SDM, koordinasi lintas lembaga yang masih reaktif, kompleksitas pembuktian siber pada delik aduan, minimnya sarana digital forensik, rendahnya literasi hukum pelaku usaha, dan sanksi yang belum memberikan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas siber PPNS, pembentukan wadah koordinasi permanen, serta edukasi masif guna menekan kejahatan bisnis demi mewujudkan stabilitas pasar yang sehat di Kota Semarang.
Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Intelektual, Penyidikan, Penegakan Hukum, Kota Semarang.

Actions (login required)

View Item