SIMBOLON, MEYRINDEY and Asy'ari, Hasyim and Sukma, Novira Maharani (2026) BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN: STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. _054 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MEYRINDEY SIMBOLON_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (638kB)
	Text MEYRINDEY SIMBOLON_ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text MEYRINDEY SIMBOLON_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text MEYRINDEY SIMBOLON_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text MEYRINDEY SIMBOLON_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text MEYRINDEY SIMBOLON_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text MEYRINDEY SIMBOLON_DAFPUS.pdf Download (157kB)

Abstract

Penelitian ini membahas peran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan tugas tersebut serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik, beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, serta koordinasi yang belum berjalan optimal dengan organisasi bantuan hukum.Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum, diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain peningkatan dukungan anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama antar lembaga terkait. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan layanan bantuan hukum dapat lebih mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih merata bagi masyarakat miskin.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah, Akses Keadilan

Actions (login required)

View Item