GUNARSO, ALVITA ARDELIA and Suhartoyo, Suhartoyo and Azhar, Muhamad (2026) PROSPEK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DRIVER OJEK ONLINE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. _058 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_ABSTRAK.pdf Download (199kB)
	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (950kB)
	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text ALVITA ARDELIA GUNARSO_DAFPUS.pdf Download (134kB)

Abstract

Driver ojek online sebagai bagian dari pekerja sektor ekonomi digital memiliki risiko kerja yang sangat tinggi, terutama kecelakaan lalu lintas. Belum adanya perlindungan jaminan sosial secara optimal merupakan akibat dari konstruksi hubungan hukum driver ojek online yang masih ditempatkan sebagai kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengaturan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang bekerja sebagai driver ojek online dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakjelasan status hukum antara hubungan kerja dan hubungan kemitraan.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan strategi perlindungan jaminan sosial bagi driver ojek online yang mengalami kecelakaan kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta menganalisis peluang dan tantangan dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi driver ojek online yang mengalami kecelakaan kerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang BPJS, peraturan pelaksana terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-interpretatif untuk menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi driver ojek online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prospek perlindungan jaminan sosial bagi driver ojek online dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya terbuka karena memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, namun belum optimal akibat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai status hukum dan tanggung jawab perusahaan platform. Strategi perlindungan jaminan sosial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 perlu diarahkan pada pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif terhadap pekerja platform digital, penguatan perjanjian kemitraan, serta peningkatan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan sosial. Peluang perlindungan tersebut cukup besar seiring berkembangnya ekonomi digital dan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan status hukum driver, lemahnya budaya hukum, belum optimalnya penegakan hukum, serta belum adanya regulasi khusus yang adaptif terhadap gig economy.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Driver Ojek Online, Kemitraan.

Actions (login required)

View Item