AURELLIA, YOLANDA KEISHA and Rozah, Umi and Sularto, RB. Sularto (2026) KONSTRUKSI HUKUM DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMULIHAN KERUGIAN EKOLOGIS AKIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. _014 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_ABSTRAK.pdf Download (136kB)
	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text YOLANDA KEISHA AURELLIA_DAFPUS.pdf Download (203kB)

Abstract

Dengan semakin berkembangnya peran korporasi sebagai aktor tindak pidana lingkungan hidup mendorong adanya sistem pertanggungjawaban yang mampu berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan. Pada sistem hukum yang ada pengenaan denda sebagai pidana pokok dan perbaikan akibat tindak pidana bagi korporasi sebagai pidana tambahan belum mampu berfokus pada lingkungan sebagai korban dari tindak pidana lingkungan hidup. Pengenaan denda bagi korporasi seringkali mengancam stabilitas korporasi dan berpotensi pada kerugian sehingga proporsionalitas dalam pengenaan denda bagi korporasi maupun fungsinya bagi lingkungan hidup tidak bersifat optimal. Dengan perkembangan alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi melalui Deferred Prosecution Agreement menjadikan cara dan metode yang dapat digunakan dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pemulihan kerugian ekologis dan memberikan keseimbangan antara korporasi dan lingkungan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian untuk membahas dan mengkaji mengenai konstruksi hukum DPA dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap pemulihan kerugian ekologis. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dan dianalisis mengenai adanya permasalahan dalam proses penyelesaian perkara lingkungan hidup oleh korporasi baik dalam segi pemidanaan, waktu penyelesaian, hingga ketidakpastian pelaksanaan pemulihan. Selain daripada itu, ditemukan pula perkembangan orientasi pemidanaan korporasi yang mampu memberikan proporsionalitas antara keberlanjutan korporasi dan lingkungan sebagai korban. Kemudian, penelitian ini membangun dan menganalisis adanya konstruksi hukum yang ideal dalam perumusan DPA terkhusus sebagai sarana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan kerugian ekologis akibat pidana lingkungan mulai dari konstruksi pra-pelaksanaan, pelaksanaan DPA, hingga pada proses pengawasan.
Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Kerugian Ekologis, Pemulihan, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Actions (login required)

View Item