Alifia, Ratna Pramesthi and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PEWARISAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK DICATATKAN (STUSI KASUS No. 521/PDT/2020/PT.DKI). _084 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_ABSTRAK.pdf Download (50kB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_DAFPUS.pdf Download (162kB)
	Text RATNA PRAMESTHI ALIFIA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktek perkawinan campuran yang tidak dicatatkan serta implikasi hukumnya terhadap kepastian status hukum para pihak, khususnya dalam hal pewarisan. Tidak dicatatkanya perkawinan menimbulkan persoalan yuridis terkait pengakuan negara terhadap hubungan hukum suami istri dan berdampak pada hak-hak keperdataan yang melekat, termasuk hak waris.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana akibat hukum dari tidak diakuinya penggugat sebagai ahli waris dalam sengketa pewarisan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pencatatan perkawinan mempengaruhi kedudukan hukum para pihak dalam perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 521/PDT/2020/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang sistematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menitikberatkan pada titik terpenuhinya syarat administrasi berupa pencatatan perkawinan sebagai dasar penilaian keabsahan hubungan hukum antara para pihak.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat esensial dalam menentukan sahnya hubungan hukum serta menjadi dasar utama dalam pengakuan hak kewarisan. Dengan demikian, tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan hilangnya dasar yuridis dari penggugat untuk menuntut hak waris serta mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam pelindungan hak-hak keperdataan.
Kata kunci : perkawinan campuran, percatatan perkawinan, pewarisan.

Actions (login required)

View Item