OKTAVIA, IRENEKE RIZKITA and Asy'ari, Hasyim and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LUAR PERANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025. _046 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)
	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text IRENEKE RIZKITA OKTAVIA_DAFPUS.pdf Download (264kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menempatkan supremasi sipil serta pengawasan terhadap militer sebagai prinsip utama. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menegaskan posisi TNI sebagai alat pertahanan negara yang terbebas dari politik praktis. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menimbulkan perdebatan mengenai konsistensinya dengan prinsip negara hukum dan arah reformasi sektor keamanan.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan pengaturan mengenai tugas TNI di luar perang serta mengkaji potensi munculnya kembali praktik Dwifungsi. Analisis dilakukan melalui perspektif politik hukum untuk menelaah arah kebijakan yang mengatur tugas TNI di luar perang. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai OMSP mengalami dinamika signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa Orde Baru, militer memperoleh legitimasi untuk menjalankan fungsi sosial-politik di samping fungsi pertahanan dan keamanan. Memasuki era Reformasi, Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 menegaskan pemisahan TNI dan Polri, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan membatasi tugas TNI pada dua skema operasi, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Perkembangan terbaru ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas ruang lingkup OMSP. Perluasan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi karena adanya celah hukum yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan legislatif dan kontrol publik terhadap keterlibatan militer di ranah sipil. Kondisi tersebut dinilai sebagai kemunduran dari semangat reformasi yang berupaya menghapus Dwifungsi ABRI.
Kata Kunci: Politik Hukum, Tugas TNI di Luar Perang, Operasi Militer Selain Perang, Dwifungsi TNI.

Actions (login required)

View Item