PURBANINGTYAS, BRIAN JATI and Yunanto, Yunanto and Sarono, Agus (2021) TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0595/PDT.G/2013/PA.DPK) _ 065 Perdata 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (140kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)

Abstract

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memunculkan
konsekuensi bahwa perkawinan campuran interreligious atau beda agama
dilarang. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap melakukan hal tersebut
salah satunya dengan cara berpindah agama sebelum melangsungkan perkawinan
kemudian berpindah agama setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti terjadi
dalam putusan kasus Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2013/Pa.Dpk. Hal tersebut
memunculkan permasalahan dalam hal terjadi perceraian khususnya mengenai
hak asuh anak mengingat hak asuh anak diberikan kepada orangtua yang seagama
dengan anak, sementara agama anak ditentukan berdasarkan agama orangtua.
Permasalahan pemberian hak asuh anak dalam perkara perceraian beda agama
juga semakin sulit mengingat belum ada hukum positif yang mengatur tentang hal
tersebut di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2013/Pa.Dpk hakim
akhirnya memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah, hal ini berbeda dengan
pengaturan dalam kompilasi hukum islam yang mana diutamakan mendapat hak
asuh ialah pihak ibu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan dua
permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutus pemberian hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda
agama dan Apa yang menyebabkan orangtua tidak mendapat hak asuh atas
anaknya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil
penelitian ini ialah apabila terjadi perkawinan kemudian salah satu pasangan
berpindah agama maka pengadilan akan memeriksa, memutus dan mengadili
berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum apa perkawinan itu
terjadi. Meski suami istri sekarang berbeda agama namun perkawinan dilakukan
secara islam sehingga kewenangan memutus dimiliki pengadilan agama islam dan
diputus sesuai hukum islam dimana untuk mendapat hak asuh anak maka orangtua
harus memenuhi syarat tertentu yang mana hal itu tidak dipenuhi oleh si ibu.

Actions (login required)

View Item