Nurahmania, Aine Lilla and Santoso, Budi and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PENDAFTARAN MEREK YANG DILAKUKAN TANPA KESEPAKATAN (STUDI PUTUSAN PN NIAGA SEMARANG NOMOR 5/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021). _119 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aine Lilla Nurahmania-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (678kB)
	Text Aine Lilla Nurahmania-abstrak.pdf Download (187kB)
	Text Aine Lilla Nurahmania-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text Aine Lilla Nurahmania-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB)
	Text Aine Lilla Nurahmania-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (920kB)
	Text Aine Lilla Nurahmania-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text Aine Lilla Nurahmania-dapus.pdf Download (304kB)

Abstract

Pendaftaran merek pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terhadap penggunaan identitas usaha dalam kegiatan perdagangannya. Namun demikian, dalam praktiknya masih
ditemukan permasalahan berupa pendaftaran merek yang dilakukan tanpa kesepakatan, khususnya dalam hubungan bisnis yang sebelumnya dibangun melalui kerja sama para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan terhadap pemilik merek asli serta penafsiran unsur iktikad tidak baik
dalam proses pendaftaran merek. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Smg mengenai sengketa merek WAFFELICIOUS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pendaftaran merek yang dilakukan tanpa kesepakatan berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Meek/2021/PN Niaga Smg serta
menganalisis pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur iktikad tidak baik atas pendaftaran merek tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam sistem hukum merek Indonesia diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran merek berdasarkan sistem first to file, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan pembatalan merek dan penyelesaian
sengketa di Pengadilan Niaga. Meskipun demikian, sistem tersebut masih lebih menekankan kepastian administratif dibanding perlindungan terhadap keadilan substantif. Pertimbangan hakim dalam perkara a quo cenderung menitikberatkan pada aspek formal kepemilikan merek melalui pendaftaran, sementara unsur iktikad
tidak baik belum dianalisis secara mendalam melalui hubungan hukum para pihak sebelum pendaftaran dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, penafsiran unsur iktikad tidak baik seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan prior relationship, prior knowledge, mens rea, free
riding, dan prinsip meeting of minds sebagai parameter objektif dalam menilai tindakan pendaftaran merek tanpa kesepakatan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum; Merek; Iktikad Tidak Baik; Pendaftaran merek.

Actions (login required)

View Item