EL-ZANNA, FADHILANNISA and Wisnaeni, Fifiana and Sukma, Novira Maharani (2026) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA MIGAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA. _051 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fadhilannisa El-Zanna-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-abstrak.pdf Download (186kB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-dapus.pdf Download (184kB)
	Text Fadhilannisa El-Zanna-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa
perubahan dalam pengaturan sektor minyak dan gas bumi (migas) melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan penyederhanaan regulasi. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat kegiatan usaha migas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti belum optimalnya realisasi eksplorasi dan produksi migas serta kompleksitas regulasi turunan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk memastikan implementasi norma migas tetap berjalan sesuai tujuan pembentukan undang-undang dan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPR-RI terhadap implementasi norma migas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta menilai efektivitas pengawasan legislasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VII DPR RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR-RI
terhadap implementasi norma migas dan bagaimana efektivitas pengawasan legislasi DPR-RI dalam memastikan implementasi norma migas berjalan sesuai tujuan pembentukan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ahmad Redi selaku pakar hukum migas dan Adis selaku legislative drafter pada Baleg DPR RI. Data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif-interpretatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPR-RI terhadap
implementasi norma migas telah dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan mekanisme post legislative review oleh Baleg. Baleg berfokus pada pengawasan normatif terhadap konsistensi regulasi, sedangkan Komisi VII menjalankan pengawasan sektoral terhadap kebijakan migas oleh
Kementerian ESDM dan SKK Migas. Namun pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat prosedural dan belum menghasilkan koreksi kebijakan yang substantif. Selain itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, kompleksitas teknis sektor migas, dan sifat rekomendasi DPR yang tidak mengikat secara hukum.
Kata Kunci: Pengawasan DPR, Migas, UU 6 Tahun 2023, Hak Menguasai Negara, Post Legislative Review.

Actions (login required)

View Item