RIZKI, MUHAMMAD and Prananingtyas, Paramita and Prasetyo, Agung Basuki (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYERAGAMAN SISTEM PEMBAYARAN FINTECH AKIBAT DARI BERLAKUNYA PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE. _086 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD RIZKI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (782kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_ABSTRAK.pdf Download (180kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_DAFPUS.pdf Download (423kB)

Abstract

Nilai transaksi financial technology (fintech) di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam sistem pembayaran sehingga diperlukan penyeragaman melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan serta perlindungan hukum terhadap implementasi QRIS.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 30 pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala, antara lain belum efektifnya perlindungan hukum bagi perusahaan fintech, merchant, dan konsumen; persaingan antara bank digital dan dompet digital; rendahnya pemahaman merchant terhadap penggunaan QRIS; serta keterbatasan penguasaan teknologi informasi. Selain itu, ditemukan pula permasalahan teknis dan praktik penggunaan QR codenon-QRIS. Terdapat lima isu hukum utama, yaitu penyalahgunaan QRIS melalui penempelan dan penukaran kode, penggunaan bukti transaksi palsu, kesalahan sistem saat transaksi, serta kekseliruan nominal pembayaran. Perlindungan hukum telah diatur, namun belum secara rinci. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, baik secara pidana maupun perdata. Inovasi QRIS Tap juga masih memiliki keterbatasan.
Kata Kunci: Fintech, Merchant, Konsumen QRIS

Actions (login required)

View Item