SUBARDI, ALYA RAHMADINI and Saraswati, Retno and Diamantina, Amalia (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK. _042 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (792kB)
	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_ABSTRAK.pdf Download (82kB)
	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text ALYA RAHMADINI SUBARDI_DAFPUS.pdf Download (127kB)

Abstract

Rumah adalah sebuah kebutuhan primer setiap orang, rumah dan lingkungan sehat merupakan salah satu hak konstitusional yang diatur dan ditulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, salah satunya termasuk penyediaan hunian yang layak.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi penyelenggaraan perumahan yang layak di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak konstitusional dan kendalanya.
Metode pendekatan yang digunakan merupakan non doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer serta data sekunder, yang didapat dari wawancara tanya jawab dengan pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, studi dokumentasi, dan studi pustaka, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menjamin hak konstitusional atas perumahan yang layak dilakukan secara desentralisasi dan didukung anggaran tugas pembantuan dalam menyelenggarakan program hunian yang layak seperti sosialisasi rumah layak huni, rehabilitasi RTLH atau menjalankan program BSPS, pembangunan perumahan subsidi dan rumah susun, serta penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Implementasi penyelenggaraan perumahan yang layak tersebut masih belum efektif dan terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penanganan, kewenangan pemerintah yang terbatas, keterbatasan lahan, kondisi geografis, dan persepsi masyarakat.
Kata Kunci: Penyelenggaraan, Perumahan, Hak Konstitusional.

Actions (login required)

View Item