PRATIWI, DHIYAA’ YUMNA SETYA and Solechan, Solechan and Sa'adah, Nabitatus (2026) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 89/PUU/XXIII/2025 TERHADAP PERSYARATAN USIA CALON ANGGOTA PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. _050 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (808kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-abstrak.pdf Download (189kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-dapus.pdf Download (242kB)
	Text DHIYAA' YUMNA SETYA PRATIWI-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial. Pelaksanaan jaminan sosial diwujudkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlandaskan prinsip kemanfaatan dan keadilan dengan struktur kelembagaan yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dalam rangka menjamin pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur persyaratan usia bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, yaitu paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Ketentuan ini dianggap berpotensi merugikan atau
membatasi hak konstitusional warga negara sehingga diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU/XXIII/2025.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 89/PUU-XXIII/2025 dan
melihat bagaimana jika ditinjau dari aspek keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berfokus pada aturan hukum yang tertulis dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data didasarkan pada studi
kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai norma yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil maupun materiil, serta tidak terbukti adanya pelanggaran hak konstitusional. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki kriteria spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya, sehingga penetapan persyaratan, termasuk batasan usia, merupakan kebijakan hukum yang wajar dan proporsional. Saran dalam penelitian ini perlu menetapkan batasan usia dengan dasar filosofis yang jelas dan rasional guna menjamin tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa penetapan batas usia dalam jabatan publik didasarkan pada kebutuhan objektif masing-masing jabatan, sebagai upaya memastikan terpenuhinya aspek kematangan, pengalaman, dan kesiapan dalam menjalankan tugas secara optimal.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial; Dewan Pengawas dan Direksi

Actions (login required)

View Item