FIRJATULLAH, MUHAMMAD GUSTI and Herawati, Ratna and Saraswati, Retno (2026) PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN TAHUN 2024 BERDASARKAN KEADILAN SUBSTANTIF. _043 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text MUHAMMAD GUSTI FIRJATULLAH_DAFPUSI.pdf Download (247kB)

Abstract

Pemilihan umum ialah wadah dalam perwujudan kedaulatan rakyat yang wajib dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu kerap diwarnai pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil akhir sehingga menimbulkan sengketa pemilu. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang tidak hanya mempermasalahkan perolehan suara, tetapi juga pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (Pelanggaran TSM). Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kecurangan pemilu serta akibat hukum putusan tersebut dalam perspektif keadilan substantif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal yang pendekatannya ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Pembahasan penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek kuantitatif berupa perolehan suara, tetapi juga integritas dan kejujuran proses pemilu. Setiap pelanggaran yang dinilai dapat memengaruhi hasil akhir pemilu, termasuk adanya ketidaksesuaian terhadap persyaratan administratif calon menjadi dasar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi. PSU tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesawaran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2020. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil pelanggaran yang diajukan karena minimnya alat bukti dan tidak adanya indikasi awal pelanggaran khusus yang dapat dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang tidak hanya menitikberatkan pada formalitas angka perolehan suara, tetapi juga pada upaya untuk memastikan terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pemilu, Keadilan Substantif, Pelanggaran TSM, Pemungutan Suara Ulang

Actions (login required)

View Item