SURYA, AZRIL RAKLI and Sukinta, Sukinta (2026) TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. _045 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Azril Surya-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB)
	Text Azril Surya-abstrak.pdf Download (502kB)
	Text Azril Surya-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB)
	Text Azril Surya-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text Azril Surya-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (694kB)
	Text Azril Surya-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Azril Surya-dapus.pdf Download (548kB)

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menimbulkan dampak luas akan keuangan negara, perekonomian, serta kehidupan sosial dan kemanusiaan, meskipun Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang– undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2), penerapannya hingga saat ini belum pernah dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan
pendapat para ahli.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan, khususnya terkait rumusan “keadaan tertentu” yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta keterbatasan penerapannya hanya pada jenis tindak pidana tertentu dan belum optimalnya penerapan dalam praktik peradilan. Dari perspektif hak asasi manusia,
pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP baru mencerminkan terdapat upaya kompromi antara perlindungan hak untuk hidup dan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegasan regulasi agar penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dapat menjamin akan adanya
kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi, Pidana mati, Hak Asasi Manusia

Actions (login required)

View Item