ANUGRAHENI, GHEAVINKA ARNETTA PRIADDILLA and Badriyah, Siti Malikhatun and Mas’ut, Mas’ut (2026) KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE FIKTIF YANG MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA PENIPUAN MENURUT HUKUM PERDATA. _095 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gheavinka Arnetta-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Gheavinka Arnetta-abstrak.pdf Download (437kB)
	Text Gheavinka Arnetta-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text Gheavinka Arnetta-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB)
	Text Gheavinka Arnetta-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB)
	Text Gheavinka Arnetta-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text Gheavinka Arnetta-dapus.pdf Download (464kB)
	Text Gheavinka Arnetta-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan praktik arisan online sebagai bentuk perjanjian elektronik. Namun, maraknya arisan online fiktif menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian serta perlindungan bagi korban penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kota Semarang mengenai keabsahan perjanjian arisan online berdasarkan ketentuan hukum perdata, sekaligus mengkaji upaya perlindungan hukum bagi korban dalam perspektif prinsip keadilan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode campuran (mixed methods), yaitu analisis normatif terhadap Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata serta regulasi terkait, yang dipadukan dengan data empiris melalui kuesioner kepada 50 responden dan wawancara dengan tiga partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tergolong cukup baik, dengan persentase rata-rata 77%-79% pada aspek syarat sah perjanjian, cacat kehendak, legalitas perjanjian elektronik, dan kesadaran risiko hukum. Meski demikian, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diikuti sikap kehati-hatian dalam praktik. Secara normatif, perlindungan hukum bagi korban telah tersedia melalui mekanisme pembatalan perjanjian, gugatan perbuatan melawan hukum, serta tuntutan ganti rugi yang mencerminkan prinsip keadilan korektif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat literasi hukum dan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Arisan Online, Keabsahan Perjanjian, Cacat Kehendak,
Perlindungan Hukum, Hukum Perdata

Actions (login required)

View Item