SARI, ANNISA AULIA and Marjo, Marjo and Sukinta, Sukinta (2026) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN APLIKASI EKSEKUSI SEBAGAI PELAYANAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA SECARA DIGITAL DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. _044 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Annisa Aulia Sari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Annisa Aulia Sari-abstrak.pdf Download (176kB)
	Text Annisa Aulia Sari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text Annisa Aulia Sari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text Annisa Aulia Sari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (650kB)
	Text Annisa Aulia Sari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text Annisa Aulia Sari-dapus.pdf Download (225kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi dalam sistem pelayanan peradilan, termasuk pada pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Pengadilan Negeri Semarang menerapkan Aplikasi Eksekusi sebagai bentuk digitalisasi pelayanan pelaksanaan putusan pengadilan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi peradilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penerapan Aplikasi Eksekusi, tahapan penggunaan aplikasi eksekusi, efektivitas dan manfaat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sebagai bentuk pelayanan eksekusi perkara perdata secara digital di Pengadilan Negeri Semarang dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penerapan Aplikasi Eksekusi belum diatur secara khusus dalam satu ketentuan tersendiri, namun memiliki legitimasi yuridis secara implisit melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014. Hambatan internal meliputi belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur aplikasi eksekusi, ketidakstabilan sistem secara teknis, serta keterbatasan kesiapan sumber daya manusia. Hambatan eksternal bersumber dari kurangnya pemahaman advokat dan masyarakat terhadap penggunaan sistem, keterbatasan akses teknologi, serta persoalan keamanan data. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meliputi penyusunan buku panduan teknis, penyelenggaraan bimbingan teknis, evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkala, sosialisasi melalui media sosial dan website resmi, penyediaan pendampingan teknis, serta penguatan sistem perlindungan data.
Kata Kunci : Eksekusi, Perkara Perdata, Aplikasi Eksekusi, Digitalisasi Peradilan, Pengadilan Negeri

Actions (login required)

View Item