ANAYAROSSA, MALIHAH KHAYLA and Yunanto, Yunanto and Adhi, Yuli Prasetyo (2026) Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Perjanjian Perkawinan Pasca Perceraian. _105 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text malihah khayla anayarossa-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text malihah khayla anayarossa-abstrak.pdf Download (85kB)
	Text malihah khayla anayarossa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text malihah khayla anayarossa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text malihah khayla anayarossa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text malihah khayla anayarossa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text malihah khayla anayarossa-dapus.pdf Download (134kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembuatan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perceraian yang menimbulkan permasalahan hukum, baik dari segi keabsahan perjanjian maupun tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian
perkawinan pasca perceraian serta pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan dan pengesahannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan notaris di Kota Jakarta Selatan dan data sekunder dari peraturan perundang-
undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, sehingga perjanjian yang dibuat setelah perceraian tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Secara hukum perjanjian, kondisi
tersebut tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya unsur “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”, sehingga perjanjian dikualifikasikan sebagai batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Notaris tetap berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam
memeriksa status hukum para pihak. Kelalaian dalam hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif maupun perdata apabila akta yang dibuat dinyatakan tidak sah atau merugikan pihak tertentu.
Kata Kunci: Perjanjian perkawinan; perceraian; tanggung jawab notaris.

Actions (login required)

View Item