MAULANA, NATSAGYM AGESTIAN and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2026) KOMPARASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI OBYEK SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _046 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Natsagym Agestian Maulana-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Natsagym Agestian Maulana-abstrak.pdf Download (219kB)
	Text Natsagym Agestian Maulana-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	Text Natsagym Agestian Maulana-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Natsagym Agestian Maulana-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text Natsagym Agestian Maulana-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text Natsagym Agestian Maulana-dapus.pdf Download (331kB)

Abstract

Perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang semakin kompleks, terutama terkait perluasan objek sengketa dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Perkembangan tersebut terlihat dari semakin kaburnya batas antara sengketa yang bersumber dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sengketa yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai karakteristik, ruang lingkup, dan kewenangan penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedua objek sengketa tersebut serta mengkaji pertimbangan hukum dan kewenangan hakim dalam mengidentifikasi, menilai, dan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum administrasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan objek sengketa merupakan tahap yang sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap penetapan kompetensi absolut Peratun. Suatu
KTUN pada prinsipnya harus memenuhi unsur konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya terpaku pada pendekatan tekstual terhadap rumusan undang-undang, melainkan juga menggunakan penafsiran kontekstual dan
penilaian berdasarkan fakta persidangan melalui proses pembuktian. Perkembangan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memperluas cakupan objek sengketa hingga mencakup tindakan faktual pemerintah yang menimbulkan kerugian, sehingga tidak lagi terbatas pada keputusan tertulis semata. Konsekuensinya, kewenangan hakim Peratun mengalami perkembangan yang
signifikan melalui integrasi pendekatan formil dan substantif dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan keadilan substantif dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci : KTUN, PMH, Peratun, AUPB

Actions (login required)

View Item