INDRIASTUTI, AEMILI RARA MARCIA and Wisnaeni, Fifiana and Ristyawati, Aprista (2026) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR (STUDI PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN VERFASSUNGSGERICHTSHOF AUSTRIA). _039 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_ABSTRAK.pdf Download (215kB)
	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)
	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text AEMILI RARA MARCIA INDRIASTUTI_DAFPUS.pdf Download (234kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang harus dijaga pelaksanaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai persoalan, seperti pengujian berulang, terbatasnya akses permohonan, ketimpangan antara kuantitas dan kualitas permohonan, serta panjangnya tahapan penyelesaian perkara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Verfassungsgerichtshof Austria dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta upaya yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengujian undang-undang di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup sistem ketatanegaraan Indonesia dan Austria, kedudukan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Verfassungsgerichtshof Austria, serta konsep pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar melalui lembaga peradilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Verfassungsgerichtshof Austria memiliki persamaan dalam menjunjung supremasi konstitusi dan sifat putusan yang final serta mengikat, tetapi berbeda dalam objek pengujian, akses pemohon, standar kerugian konstitusional, kualitas permohonan, dan mekanisme pra-seleksi perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan pengujian undang-undang di Indonesia dapat diatasi melalui pengadopsian beberapa aspek dari model Austria, yaitu mekanisme pra-seleksi permohonan, perluasan akses pengajuan permohonan, penyederhanaan alur penyelesaian perkara, serta penguatan persyaratan formil permohonan melalui perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang, perbandingan hukum, Austria

Actions (login required)

View Item