SIMANJUNTAK, JUAN SORYMUBA and Irawati, Irawati and Prananda, Rahandy Rizki (2026) Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Dalam Perlindungan Pemegang Saham yang Tidak Mendapatkan Dividen Secara Penuh (Analisis Putusan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst.). _100 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (632kB)
	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_ABSTRAK.pdf Download (244kB)
	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text JUAN SORYMUBA SIMANJUNTAK_DAFPUS.pdf Download (263kB)

Abstract

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang berorientasi pada keuntungan memiliki kewajiban hukum untuk mendistribusikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 71. Namun demikian, Direksi Perseroan sebagai organ pengelola Perseroan sering kali tidak menjalankan kewajibannya secara transparan sehingga mengakibatkan pemegang saham tidak menerima distribusi dividen secara penuh sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst. Sehingga, kondisi ini menimbulkan kerugian kepada pemegang saham.
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap sejumlah data sekunder terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas distribusi dividen yang tidak penuh telah diatur secara preventif dan represif melalui ketentuan Pasal 70 sampai 73 UU PT, yang meliputi mekanisme RUPS, pembentukan cadangan wajib, serta hak gugatan langsung maupun gugatan derivatif. Dalam kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst, tindakan direksi PT. Scent Indonesia dinilai tidak memenuhi kewajiban hukumnya dikarenakan terbukti tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama periode 2021 hingga 2023, tidak menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham, serta tidak memberikan penjelasan yang memadai atas penurunan komposisi kepemilikan saham pemohon dari 27,5% menjadi 19,87%. Meskipun terdapat kondisi force majeure akibat pandemi COVID-19 yang dapat menjadi alasan tidak dibagikannya dividen pada periode tertentu, hal tersebut tidak serta-merta membebaskan direksi dari tanggung jawab hukumnya atas pelanggaran best efforts serta prinsip Good Corporate Governance, khususnya asas transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan audit pemeriksaan terhadap PT. Scent Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum represif guna memulihkan hak-hak pemegang saham.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Pemegang Saham, Dividen, Transparansi, Akuntabilitas

Actions (login required)

View Item