BURHANUDIN, WAHYU DIMAS and Diamantina, Amalia and Soemarmi, Amiek (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. _047 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-abstrak.pdf Download (203kB)
	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text WAHYU DIMAS BURHANUDIN-dapus.pdf Download (221kB)

Abstract

Illegal fishing merupakan ancaman serius bagi kedaulatan maritim dan ekonomi Indonesia, yang mencakup penangkapan tanpa izin hingga penggunaan bahan peledak yang merusak ekosistem. Praktik Illegal fishing ini menimbulkan kerugian ekonomi, merusak habitat terumbu karang, dan diproses secara hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai bentuk larangan penangkapan ikan serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap praktik penggunaan bahan peledak di Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) berdasarkan kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan guna merumuskan solusi atas permasalahan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, namun didukung dengan data lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder dengan wawancara dan bahan pustaka, serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penulisan hukum ini menjelaskan bahwa Penegakan hukum
perikanan di Indonesia berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 mencakup berbagai aspek larangan, mulai dari pelarangan alat tangkap merusak seperti bahan peledak dan racun, kewajiban kepemilikan dokumen administratif yang sah, hingga perlindungan terhadap wilayah konservasi dan spesies yang dilindungi. Namun,
upaya pemberantasan penggunaan bom ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) masih menghadapi hambatan besar, yang meliputi keterbatasan sarana prasarana pengawasan di wilayah laut yang luas, sulitnya pembuktian akibat hilangnya barang bukti saat penangkapan, serta faktor sosial-ekonomi nelayan kecil yang terpaksa menggunakan cara instan demi memenuhi kebutuhan hidup.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kapal Perikanan, Bahan Peledak, Wilayah Pengolahan Perikanan

Actions (login required)

View Item