RAJAGUKGUK, NATASYA GIHONI and Njatrijani, Rinitami and Ananingsih, Sri Wahyu (2026) PERKEMBANGAN PENGATURAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DI INDONESIA. _107 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Natasya Rajagukguk-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Natasya Rajagukguk-abstrak.pdf Download (191kB)
	Text Natasya Rajagukguk-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Natasya Rajagukguk-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text Natasya Rajagukguk-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Natasya Rajagukguk-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text Natasya Rajagukguk-dapus.pdf Download (181kB)

Abstract

Kontrak Bagi Hasil Gross Split merupakan salah satu jenis kontrak dalam kegiatan usaha hulu migas yang menerapkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, seluruh biaya operasi menjadi tanggung jawab kontraktor, sementara pembagian hasil produksi ditentukan berdasarkan persentase gross produksi yang sudah ditetapkan sejak awal kontrak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split di Indonesia dan menganalisis kepastian hukum perkembangan pengaturan kontrak tersebut dalam hubungan kontraktual antara pemerintah dengan KKKS. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak pertama kali diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017, yang mendapat
perubahan melalui Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2019, dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 hingga terakhir diperbaharui melalui Permen Nomor ESDM 13 Tahun 2024. Keseluruhan perubahan peraturan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) periode. Adapun perkembangan pengaturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KKKS sebagai salah satu pihak dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Kata Kunci : Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Perkembangan Pengaturan, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item