Bhanuwati, Fahreza Putri and Farabi, Nadia (2026) Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Lintas Negara di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Fahreza Putri_14050122140148_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text Fahreza Putri_14050122140148_BAB I.pdf - Submitted Version Download (319kB)
	Text Fahreza Putri_14050122140148_BAB II.pdf - Submitted Version Download (205kB)
	Text Fahreza Putri_14050122140148_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Fahreza Putri_14050122140148_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (140kB)
	Text Fahreza Putri_14050122140148_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (142kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi kelembagaan sistem
keamanan maritim Indonesia memengaruhi efektivitas kerja sama bilateral
Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) lintas negara di perairan perbatasan Johor–Kepulauan Riau periode 2021–
2024. Meskipun kedua negara telah memperkuat kerja sama melalui berbagai
mekanisme bilateral, praktik TPPO di wilayah perbatasan masih terus terjadi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis
melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan
pemerintah, dan literatur yang relevan. Analisis difokuskan pada tiga institusi
utama keamanan maritim Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud), dan Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dengan menggunakan Teori
Rezim Internasional (Krasner, 1983) dan Neoliberal Institutionalism (Keohane,
1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan maritim Indonesia
masih menghadapi fragmentasi kelembagaan pada aspek regulasi, operasional,
pertukaran informasi, dan perlindungan korban. Fragmentasi tersebut memengaruhi
efektivitas implementasi kerja sama bilateral, terutama dalam pertukaran informasi,
patroli bersama, penegakan hukum lintas negara, dan perlindungan korban TPPO.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–
Malaysia tidak hanya bergantung pada komitmen kedua negara, tetapi juga pada
kemampuan koordinasi kelembagaan di tingkat domestik. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, integrasi
sistem informasi maritim, serta peningkatan mekanisme kerja sama bilateral
melalui pertukaran informasi secara real-time, penyusunan prosedur operasional
bersama, dan penguatan operasi bersama di wilayah perbatasan.
Kata kunci: TPPO, Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia, Keamanan Maritim.
129 Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item