Wirawan, Rukma and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2021) Tinjauan Yuridis tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Ungaran ( Studi Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN.Unr dan Nomor 96/Pdt.P/2017/PN.Unr ).-090 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Ketentuan mengenai batas usia bagi seseorang untuk menikah telah diperbarui melalui Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik seorang pria maupun wanita adalah sama yakni 19 tahun. Kemudian, apabila terjadi penyimpangan pada ketentuan tersebut maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri. Meskipun ketentuan tersebut sudah dipertegas akan tetapi perkawinan di bawah umur tetap tidak bisa dielakan. Sehingga dalam penulisan ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan mengenai permohonan dispensasi kawin serta akibat hukum dari adanya penetapan tersebut.
Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis empiris. Spesifikasi peneilitian yang digunakan ialah bersifat analisis deskriptif, kemudian data yang digunakan sebagai bahan dalam menyusun penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi Penetapan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN.Unr dan Nomor 96/Pdt.P/2017/PN.Unr yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam menunjang penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.
Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa meskipun ketentuan pada norma hukum mengenai batas usia minimal bagi seseorang untuk bisa menikah telah diperbarui, akan tetapi tetap saja permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran pada akhirnya tetap dikabulkan oleh hakim dengan berbagai macam pertimbangan pada saat proses mengadili permohonan tersebut, sehingga kedua pasangan di bawah umur pada kedua penetapan tersebut dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Dengan dikeluarkanya kedua penetapan mengenai dispensasi kawin tersebut maka akan secara otomatis akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi kedua belah pihak pasangan di bawah umur tersebut. Saran yang diberikan, hendaknya dalam menyikapi pencegahan perkawinan di bawah umur, sebaiknya tidak hanya ditinjau dari aspek memperkuat norma hukum saja akan tetapi perlu adanya langkah preventive dari Pemerintah agar visi tersebut dapat tercapai dengan optimal.

Kata Kunci : Permohonan, Dispensasi Kawin, Pengadilan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	30 Mar 2022 07:16
Last Modified:	30 Mar 2022 07:16
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5572

Actions (login required)

View Item