SARI, IRAUNA KUMARA ARUM and Silviana, Ana and Adhim, Nur (2021) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REKONSTRUKSI KAPLING TANAH PASAR SUNGAI GUNTUNG PASCA KEBAKARAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU. - 082 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pada tahun 1998 di Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Riauterjadi kebakaran besar yang menyebabkan sekitar 39 kapling rumah dan toko masyarakatterbakar. Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan rekonstruksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor Kpts.154/X/HK-1998.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rekonstruksi kapling tanah pasar Sungai Guntung pasca kebakaran berbasis keadilan sosial dan rekonstruksi kapling tanah bekas kebakaran pasar Sungai Guntung yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dimana luas kapling tanahnya tidak sesuai dengan luas yang ada disurat Inventarisasi.Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rekonstruksi kapling tanah pasar Sungai Guntung pasca kebakaran belum memenuhi unsur keadilan sosial karena dalam rekonstruksi kapling tanah tersebut terdapat hal-hal yang melanggar hak-hak masyarakat dimana masyarakat tidak mendapatkan keadilan yaitu konpensasi atas pengurangan ukuran kapling tanah milik masyarakat Sungai Guntung dimana terdapat kelebihan STUP berdasarkan norma hukum secara umum bahwa ada kehilangan tanah sebesar 42 sumbangan tanah untuk pembangunannya sebesar 29 % pemerintah seharusnya memberikan dana santunan 14 % dari harga tanah. Rekonstruksi kapling tanah bekas kebakaran pasar Sungai Guntung yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Riau ini luas kapling tanahnya tidak sesuai dengan ukuran surat tanah asalnya karena Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir inginmenata kawasan kebakaran sehingga menjadi indah agar tanah-tanah masyarakat yang terdampak kebakaran menjadi lebih teratur sehingga kedepannya ketika dijual tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka dari itu tanah hasil penataan tersebut tidak sesuai dengan ukuran tanah semula. Sehingga Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut belum memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat Sungai Guntung karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang hilang akibat penataan ulang.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Rekonstruksi Kapling Tanah, Keadilan Masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	14 Nov 2022 02:44
Last Modified:	20 Dec 2022 06:19
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5555

Actions (login required)

View Item