Yudistira, Indrasta Alif and Wijayanto, Wijayanto (2026) ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGGAPI KRITIK PUBLIK TERHADAP PUTUSAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Indra_14010122130074_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Indra_14010122130074_Bab 1.pdf - Submitted Version Download (296kB)
	Text Indra_14010122130074_Bab 2.pdf - Submitted Version Download (244kB)
	Text Indra_14010122130074_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text Indra_14010122130074_Bab 4.pdf - Submitted Version Download (89kB)
	Text Indra_14010122130074_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (143kB)
	Text Indra_14010122130074_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dalam merespons kritik publik terhadap Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan kepala daerah. Putusan tersebut
memicu kontroversi nasional yang luas, ditandai dengan dominasi sentimen negatif
di media digital serta perdebatan mengenai independensi dan integritas
kelembagaan MK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan tiga kerangka teori secara
komplementer: Model Komunikasi Lasswell untuk membedah struktur komunikasi
institusi, Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs untuk
mengklasifikasi strategi respons krisis, serta Public Trust Theory untuk menilai
dampak komunikasi terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa strategi komunikasi MK cenderung berada pada kategori diminish strategy,
khususnya dalam bentuk justification, dengan menekankan keabsahan
konstitusional putusan tanpa pengakuan kesalahan. Strategi ini dinilai efektif dalam
mempertahankan legitimasi formal, namun kurang memadai dalam memulihkan
kepercayaan publik secara substantif, terutama di kalangan masyarakat sipil dan
pengguna media digital.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, strategi komunikasi, krisis legitimasi, SCCT,
kepercayaan publik
183 Ilmu Pemrintahan 2026

Actions (login required)

View Item