Zahrah, Afifah Nur and Astuti, Puji (2026) PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGGULANGI STUNTING DI KOTA BONTANG (Studi Kasus Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
|
Text
COVER_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (412kB) |
|
|
Text
BAB I_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Download (360kB) |
|
|
Text
BAB II_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Download (441kB) |
|
|
Text
BAB III_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (387kB) |
|
|
Text
BAB IV_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Download (276kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Download (255kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN_Afifah Nur Zahrah_14010119110021.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penanggulangan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang
membutuhkan integrasi kebijakan dari tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangan
stunting di Kelurahan Loktuan, Kota Bontang, dengan berfokus pada alur implementasi
kebijakan dan koordinasi aktor lintas sektoral. Landasan hukum makro yang digunakan
dalam percepatan penurunan stunting di daerah ini didasarkan pada Peraturan Wali
Kota (Perwali) Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2022 yang kemudian diperkuat melalui
Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan
Stunting Terintegrasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan,
observasi lapangan, serta dokumentasi naskah regulasi terkait. Teknik analisis data
dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan
kesimpulan guna menguji efektivitas peran aktor pembuat kebijakan (policy maker)
dan aktor pelaksana (policy implementer).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penanggulangan stunting di Kota
Bontang telah bergerak secara hierarkis dan terintegrasi. Wali Kota dan Bapelitbang
bertindak sebagai pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan penganggaran,
sementara Dinas Kesehatan dan DPPKB bertindak sebagai implementator sektoral. Di
Tingkat bawah, Pemerintah Kelurahan Loktuan bersama Tim Pendamping Keluarga
(TPK) dan Kader Posyandu bertindak sebagai implementator lapangan melalui aksi
nyata, seperti revitalisasi posyandu dengan strategi jemput bola serta distribusi
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal. Meskipun koordinasi regulasi dari
tingkat kota hingga kelurahan sudah berjalan harmonis, efektivitas pencapaian di
lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi kapasitas implementator
dan optimalisasi serapan program kemitraan (CSR) swasta demi keberlanjutan
intervensi gizi di Kelurahan Loktuan.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanggulangan Stunting, Teori Peran,
Kelurahan Loktuan, Kolaborasi Lintas Sektor.
163. Ilmu Pemerintahan 2026
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Social Science and Political Science |
| Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science |
| Depositing User: | diana nirwani |
| Date Deposited: | 30 Jun 2026 09:22 |
| Last Modified: | 30 Jun 2026 09:22 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/55152 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
