Kurniawan, Agam and Astuti, Puji (2026) ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN KOMANDANTE STELSEL INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_BAB I.pdf - Submitted Version Download (415kB)
	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_BAB II.pdf - Submitted Version Download (324kB)
	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (200kB)
	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (424kB)
	Text AGAM KURNIAWAN_14010122140151_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (463kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya konflik internal Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah pasca Pemilu 2024 akibat penerapan
Kebijakan Komandante Stelsel yang diatur dalam Peraturan DPD Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023. Kebijakan ini
membagi wilayah tempur bagi setiap calon legislatif berbasis Bilangan Pembagi
Pemilih (BPP) guna menghindari persaingan internal antarcaleg. Rumusan masalah
penelitian mencakup bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut dan apa
dampaknya bagi calon legislatif di Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian adalah
menganalisis pelaksanaan kebijakan beserta dampaknya. Penelitian ini
menggunakan metodologi penelitin kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas
pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang dan
calon legislatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan
studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan., berlandaskan
Teori New Institusionalism dan Teori Konsekuensi Politik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Komandante
Stelsel belum berjalan optimal. Sosialisasi dinilai tidak menyeluruh sehingga
menimbulkan perbedaan pemahaman antara pengurus partai dan calon legislatif.
Kebijakan ini menciptakan dualisme sistem penetapan caleg terpilih antara
mekanisme proporsional terbuka KPU dan sistem penghitungan internal partai,
yang mengakibatkan caleg bersuara lebih tinggi seperti Miftahudin (9.795 suara)
dan Heri Suyitno (9.175 suara) harus mengundurkan diri meski unggul secara
elektoral. Di sisi positif, kebijakan ini memperkuat koordinasi mesin partai dan
meminimalkan persaingan internal. Namun di sisi negatif, menimbulkan konflik
internal, rasa ketidakadilan, dan penurunan kepercayaan kader terhadap
transparansi partai.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan
Komandante Stelsel efektif dalam memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan
koordinasi organisasi, dan mendukung strategi pemenangan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan di Kabupaten Magelang. Namun, implementasinya juga
menimbulkan konsekuensi berupa pembatasan ruang gerak calon legislatif, konflik
internal, serta perbedaan persepsi terhadap mekanisme penentuan calon legislatif
terpilih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, transparansi, dan
evaluasi kebijakan agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa mengurangi prinsip
keadilan dan demokrasi internal partai.
Kata Kunci: Kebijakan Komandante Stelsel, New Institutionalism, Konsekuensi
Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pemilu 2024.
No. 153 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item