Dhevi, Avitria Pradika and Imawan, Satria Aji (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Bab 1.pdf - Submitted Version Download (753kB)
	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Bab 2.pdf - Submitted Version Download (460kB)
	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Bab IV.pdf - Submitted Version Download (196kB)
	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (266kB)
	Text Avitria Pradika Dhevi_14020122140119_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (547kB)

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta
kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan IKD di
Kabupaten Kulon Progo belum mencapai target aktivasi yang ditetapkan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasinya di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dan
teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji
menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan IKD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang berlaku, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini
ditunjukkan oleh capaian aktivasi IKD yang masih berada di bawah target, rendahnya
partisipasi masyarakat, serta belum meratanya pemanfaatan layanan administrasi
kependudukan berbasis digital. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, faktor pendukung
implementasi meliputi standar dan sasaran kebijakan yang jelas, komitmen pelaksana,
ketersediaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang baik, serta
dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pelayanan jemput
bola. Sementara itu, faktor penghambat implementasi meliputi rendahnya literasi digital
masyarakat, keterbatasan perangkat yang mendukung aplikasi IKD, kondisi geografis yang
memengaruhi akses internet di beberapa wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam
sosialisasi, serta keraguan masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, pembentukan
Klinik Aktivasi IKD di tingkat kalurahan, pelibatan relawan digital, peningkatan kolaborasi
dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta operator seluler, dan monitoring
capaian aktivasi IKD secara berkala guna mendukung optimalisasi implementasi kebijakan
IKD di Kabupaten Kulon Progo.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pelayanan
Publik, Administrasi Kependudukan
175_Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item