Salsabila, Khalisa Putri and Astuti, Puji (2026) PERILAKU ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 – 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (904kB)
	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_BAB I.pdf - Submitted Version Download (774kB)
	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_BAB II.pdf - Submitted Version Download (714kB)
	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (231kB)
	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_DAFPUS.pdf - Submitted Version Download (311kB)
	Text KHALISA PUTRI SALSABILA_14010122140197_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2024 berada pada
kisaran 18–20 persen dan belum mencapai kuota afirmatif 30 persen. Kondisi tersebut tidak
secara otomatis meniadakan keterwakilan substantif karena pada periode yang sama lahir
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengarusutamaan Gender. Fenomena tersebut menempatkan tindakan aktor,
intervensi legislasi dan anggaran, serta dukungan kelembagaan sebagai persoalan utama
penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik.
Dokumen kebijakan dan anggaran periode 2019–2024 dianalisis terlebih dahulu, kemudian
diperdalam dan divalidasi melalui wawancara dengan empat anggota dewan perempuan dan
satu anggota dewan laki-laki yang dipilih secara purposive. Analisis menggunakan teori
keterwakilan substantif, teori critical actor, dan teori policy entrepreneurship. Komitmen
dibaca melalui indikator awareness, action, persistensi, dan political cost, sedangkan limitasi
dianalisis melalui struktur komisi, fraksi, mekanisme kolektif-kolegial, praktik maskulin, dan
prioritas fiskal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen anggota dewan perempuan tidak bersifat
seragam dan tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan kepedulian. Awareness terlihat
pada kemampuan mengidentifikasi kepentingan perempuan lintas sektor; action tampak
melalui usulan kebijakan, pengawasan program, keterlibatan dalam pembentukan Perda, dan
pengawalan program anggaran; persistensi muncul dalam tindak lanjut usulan dan
pembangunan dukungan; sedangkan political cost terutama berbentuk beban negosiasi,
pembatasan oleh fraksi dan komisi, serta kompetisi dengan prioritas pembangunan fisik.
Keterwakilan substantif dapat dihasilkan oleh aktor perempuan maupun laki-laki, tetapi
kapasitas menghasilkan keluaran kelembagaan tetap dibatasi oleh sistem kolektif-kolegial,
praktik maskulin, dan dukungan fiskal yang tidak stabil.
Kata Kunci: perilaku anggota dewan perempuan, komitmen legislatif, keterwakilan
substantif, critical actor, anggaran responsif gender.
138. Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item