Azzahra, Diva Gheitsya and Zuliyan, Muhammad Arief (2026) TRANSFORMASI KEBIJAKAN IMIGRASI JEPANG DALAM MERESPONS KRISIS DEMOGRAFI 2018-2025. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Diva Gheitsya Azzahra_14050122140136_BAB I.pdf Download (379kB)
	Text Diva Gheitsya Azzahra_14050122140136_BAB II.pdf Download (453kB)
	Text Diva Gheitsya Azzahra_14050122140136_BAB III.pdf Download (545kB)
	Text Diva Gheitsya Azzahra_14050122140136_BAB IV.pdf Download (140kB)
	Text Diva Gheitsya Azzahra_14050122140136_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (283kB)
	Text Diva Gheitsya Azzahra_14050122140136_cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (970kB)

Abstract

Krisis demografi menjadi salah satu tantangan struktural terbesar yang dihadapi
Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Penurunan populasi, penuaan masyarakat,
dan penyusutan jumlah penduduk usia produktif telah menimbulkan berbagai
dampak terhadap stabilitas ekonomi, pasar tenaga kerja, serta keberlanjutan sistem
sosial Jepang.
Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kekurangan tenaga kerja di
berbagai sektor strategis, seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, dan perawatan
lansia. Di tengah tekanan demografi yang semakin intensif, pemerintah Jepang
mulai melakukan transformasi kebijakan imigrasi melalui pembentukan program
Specified Skilled Worker (SSW) pada tahun 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana krisis demografi
mempengaruhi pemerintah Jepang dalam mentransformasi kebijakan imigrasi
berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan
perspektif realisme dengan konsep national interest, national power, dan
population decline untuk menjelaskan hubungan antara tekanan demografi dan
perubahan kebijakan imigrasi Jepang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis demografi dipandang
pemerintah Jepang sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional karena
berpotensi melemahkan stabilitas ekonomi, kapasitas produksi nasional, dan
keberlanjutan sistem sosial negara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah
Jepang untuk menyesuaikan kebijakan imigrasi guna memenuhi kebutuhan tenaga
kerja domestik tanpa sepenuhnya mengubah karakter dasar kebijakan imigrasinya.
Program Specified Skilled Worker menunjukkan bahwa Jepang tetap
mempertahankan kontrol ketat terhadap arus migrasi melalui pembatasan sektor
kerja, jenis keterampilan, dan durasi tinggal pekerja asing. Dengan demikian,
transformasi kebijakan imigrasi Jepang tidak merepresentasikan perubahan
menuju negara imigrasi terbuka, tetapi merupakan bentuk strategi negara dalam
mempertahankan stabilitas ekonomi dan kapasitas nasional di tengah tekanan
krisis demografi.
Kata kunci: Krisis Demografi, Kebijakan Imigrasi, Jepang, Specified Skilled
Worker, Kepentingan Nasional
82. Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item