Nugroho, Mohammad Reyhan Ardhito and Sardini, Nur Hidayat (2026) PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2024: STUDI KOMPARASI JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA SELATAN. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (424kB)
	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (538kB)
	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (153kB)
	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_DAFPUS.pdf - Submitted Version Download (167kB)
	Text Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho_14010122130090_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (395kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika praktik politik uang serta
mengevaluasi efektivitas upaya pencegahannya pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) DKI Jakarta 2024 melalui studi komparasi antara Kota Administrasi
Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Menggunakan metode kualitatif dengan
memadukan teori Patronase-Klientelisme, Implementasi Kebijakan George C.
Edwards III, serta pendekatan kultural, penelitian ini menemukan bahwa modus
operandi politik uang sangat adaptif terhadap ekosistem sosial-budaya setempat. Di
Jakarta Pusat yang komunal, praktik beroperasi secara konvensional melalui
"serangan fajar" yang berlindung di balik budaya ewuh pakewuh dan kuatnya ikatan
ketetanggaan, sementara di Jakarta Selatan yang didominasi kelas menengah
individualis, praktik bertransformasi menjadi bentuk club goods atau program
fungsional tersembunyi seperti pasar murah. Pada aspek pengawasan, implementasi
oleh Bawaslu terbukti belum efektif akibat keterbatasan sumber daya dan kendala
teknis aplikasi, kebuntuan struktural di Sentra Gakkumdu, kerentanan integritas
pengawas ad-hoc, serta distorsi komunikasi akibat kuatnya rasionalisasi kultural
masyarakat yang menormalisasi politik uang sebagai "rezeki" atau tradisi yang
wajar. Kesimpulannya, politik uang terus bertahan karena jaringan broker mampu
mengeksploitasi celah pengawasan, sekaligus menegaskan kegagalan sistem
keadilan pemilu manakala penegakan hukum prosedural yang kaku berbenturan
keras dengan realitas kultural permisif di tingkat akar rumput.
Kata Kunci: Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah; Patronase dan Klientelisme;
Implementasi Kebijakan; Pendekatan Kultural.
126 ilmu pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item