SIMAREMARE, SAMUEL BONARDO M.T. and Prananingtyas, Paramita and Sarono, Agus (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI PADA KASUS GAGAL BAYAR OBLIGASI PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE. _ 145 Dagang 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
Full text not available from this repository.Abstract
Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal memiliki beberapa instrumen pasar modal. Salah satunya
adalah obligasi. Obligasi adalah suatu surat yang berisi janji di mana salah satu
pihaknya (principal atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah.
Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada
waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Salah satu
kelemahan obligasi adalah risiko gagal bayar (default). Seperti pada kasus PT
Delta Merlin Dunia Textile gagal membayar bunga obligasi perdananya pada
tanggal 12 September 2019. PT Delta Merlin Dunia Textile menerbitkan obligasi
senilai US$ 300 juta pada tanggal 12 Maret 2019. Penulis akan mengkaji
bagaimana proses penyelesaian tanggung jawab debitor obligasi terhadap para
kreditor obligasi dalam kasus gagal bayar obligasi pada PT Delta Merlin Dunia
Textile, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang
obligasi apabila terjadi gagal bayar obligasi seperti pada kasus PT Delta Merlin
Dunia Textile.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini
menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan
deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian tanggung jawab debitor
obligasi terhadap para kreditor obligasi dalam kasus gagal bayar obligasi pada PT
Delta Merlin Dunia Textile adalah PT Delta Merlin Dunia Textile melalui PT
Duniatex merestrukturisasi utang-utangnya dan akan membayar utang-utangnya
hingga 15 tahun. US$ 150 juta pertama akan dibayar pada 8 tahun setelah
homologasi dengan bunga maksimum 2,5%. Sementara sisa US$ 150 juta akan
dibayar pada tahun ke-15 dengan bunga 0%. Perlindungan hukum terhadap
pemegang obligasi bisa dilakukan dengan cara preventif yang melibatkan wali
amanat pada saat perjanjian perwaliamatan dibuat dan keterbukaan emiten kepada
wali amanat, OJK (dulu Bapepam) dan investor. Perlindungan hukum represif
dapat diberikan oleh wali amanat yaitu dengan mengajukan gugatan melalui
pengadilan atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, maka sesuai ketentuan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penerbit obligasi yang mengalami gagal
bayar dapat dikenakan sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata
berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103, dan Pasal 111
Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Users 156 not found. |
Date Deposited: | 21 Mar 2022 02:22 |
Last Modified: | 21 Mar 2022 02:22 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5419 |
Actions (login required)
View Item |