Nurfa, Flanescillia Indira and Mahmudah, Siti and Irawati, Irawati (2021) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SOMASI DALAM PENYELESAIAN HUTANG MELALUI KEPAILITAN [STUDI PUTUSAN NO. 783 K/PDT.SUS-PAILIT/2017] _ 089 Dagang 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (606kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (535kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)

Abstract

Kepailitan suatu proses penyelesaian sengketa antara debitor dan kreditor untuk melunasi kewajibannya atas utangnya melalui pengadilan niaga yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika adanya kelalaian debitor diselesaikan secara hukum di Pengadilan, dengan menjadikan somasi sebagai alat bukti tejadinya kelalaian. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kedudukan hukum somasi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya utang yang diatur dalam kepailitan beserta pertimbangan Hakim dalam putusan No. 783 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan kasasi. Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum adalah Metode Yuridis-Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menguraikan gambaran sesuai dengan permasalahan yang ada atau sesuai dengan fakta, data yang digunakan penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, maupun tersier. Menggunakan metode analisis kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persoalan yang terdapat dalam putusan. Somasi sebagai alat bukti adanya utang dalam kepailitan hanya diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004. Berdasarkan alat bukti somasi tidak benar jika hakim menyatakan bahwa PT AKR Corporindo,Tbk yang merupakan kreditor dari PT Kapuas Tunggal Persada. Saran dari penelitian ini adalah undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU perlu perubahan tentang ketentuan mengenai alat bukti somasi sebagai syarat-syarat di dalam kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item